Tugas dan Fungsi

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU
 
 Biro Organisasi Setdaprovsu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, maka Biro Organisasi Setdaprovsu merupakan salah satu unsur Staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Pemerintahan yang bertugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi Provinsi dibidang kelembagaan, pemantapan ketatalaksanaan umum, analisa jabatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
 
Sedangkan Fungsi Biro Organisasi Setdaprovsu adalah :
a. Menyiapkan Konsep Kebijakan Kepala Daerah dibidang kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan, koordinasi dan pengendalian penataan dan pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, ketatalaksanaan umum, analisa jabatan, peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
 b. Menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang penataan dan pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, analisa jabatan, pemantapan sistem ketatalaksanaan, mekanisme/prosedur, pelayanan umum serta peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
 
Fungsi penyiapan konsep kebijakan Kepala Daerah dibidang penataan dan pengembangan kelembagaan adalah tentang tanggung jawab untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah berbasis kinerja responsif dan adaptif.
 
Fungsi penyiapan konsep kebijakan Kepala Daerah dibidang Analisis adalah tentang tanggung jawab untuk melaksanakan Analisis Jabatan, menyusun persyaratan jabatan, persyaratan personil pada jenjang jabatan yang menghasilkan kompetensi jabatan serta upaya pemberdayaan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 
Fungsi penyiapan kebijakan Kepala Daerah dibidang Ketatalaksanaan adalah tentang tanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penyempurnaan dan penyusunan standarisasi, sarana administrasi dan kebutuhan kerja, peningkatan kualitas kerja, tata kerja dan prosedur kerja, budaya kerja dan pembinaan pelayanan publik serta bantuan pengembangan kapasitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
 
Fungsi penyiapan konsep kebijakan Kepala Daerah dibidang peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah tentang tanggung jawab untuk menyempurnakan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).
 
Fungsi Koordinasi adalah tentang tanggung jawab untuk pelaksanaan kerja sama dalam penyempurnaan, penyusunan dan penerapan konsep-konsep kebijakan Kepala Daerah di bidang Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja.
 
Fungsi monitoring adalah tentang tanggung jawab untuk melakukan pemantauan pelaksanaan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksaan dan Akuntabilitas Kinerja.
 
Fungsi Evaluasi adalah tentang tanggung jawab untuk melakukan penilaian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.
 
Fungsi Pengendalian adalah tentang tanggung jawab untuk melakukan pengendalian kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja.