Rencana Kerja

Program dan kegiatan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada Rencana Strategis ini dituangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setdaprovsu selama kurun waktu 2013-2018.
 
Adapun program yang dilaksanakan adalah :
 
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan yaitu : 
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman ;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah.
 
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , terdiri dari 6 (enam) kegiatan;
1. Penataan dan Peningkatan Perpustakaan Kantor Gubernur Sumatera Utara;
2. Pembekalan, Pembenahan untuk peningkatan Perpustakaan  Sekretariat dan SKPD Provsu;
3. Penyediaan buku-buku Perpustakaan Kantor Gubernur Sumatera Utara;
4. Pemetaan Peningkatan Kualitas Perpustakaan;
5. Monitoring hasil pemetaan perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;
6. Evaluasi pemetaan perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
 
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem  Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
3. Penyusunan pelaporan keuangan triwulanan.
 
IV. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, terdiri dari 43 (empat puluh tiga) kegiatan;
1. Evaluasi Kelembagaaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Persiapan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi berdasarakan Revisi PP No. 41 Tahun 2007;
3. Penyerasian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lembaga lain Provsu;
4. Penataan Lembaga Non Struktural yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provsu;
5. Penyusunan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lembaga Lain Provsu;
6. Penyusunan Kebijakan tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah;
7. Penataan rasionalisasi UPT Dinas/Badan Provsu;
8. Rasionalisasi Jabatan Struktural pada Dinas/Badan Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No. 41 Tahun 2007;
9. Persiapan Penataan ULP Provinsi Sumatera Utara;
10. Penataan Penyerasian/Peyesuaian Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Kepentingan Nasional;
11. Fasilitasi Pembentukan Badan Perbatasan Daerah;
12. Inventarisasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;
13. Monitoring penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten induk dan pemekaran;
14. Pembinaan dan fasilitasi BUMD Provsu;
15. Pembinaan Pengendalian fasilitasi dan monitoring Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota se Sumatera Utara;
16. Pembinaan dan Pengendalian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah;
17. Evaluasi tentang Unit Layanan Pengadaan  Pemerintah Daerah;
18. Rakor Penataan Organisasi Perangkat Daerah Revisi PP No. 41 Tahun 2007 Kab/Kota se Sumatera Utara;
19. Sosialisasi Kelembagaan Unit Layanan Penanganan  Pengaduan Masyarakat Pemerintah Daerah;
20. Rakor Penguatan peningkatan Kapasitas  Staf Ahli KDH Kab/Kota se Sumatera Utara;
21. Pengendalian evaluasi tata naskah dinas dilingkungan provsu dan kab/kota;
22. Pembenahan, penataan dan pengelolaan arsip;
23. Raker bidang keortaan dilingkungan kab/kota  se Sumatera Utara;
24. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dilingkungan pemkab/kota sesuai Surat Menpan No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (PPTSP);
25. Peningkatan pemahaman kebijakan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintahan daerah sesuai Perpres RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
26. Pelaksanaan Forkompanda provinsi dan kab/kota se Sumatera Utara;
27. Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih dilingkungan Pemprovsu;
28. Evaluasi dan monitoring dibidang ketatalaksanaan dilingkungan provinsi dan kab/kota;
29. Analisis penyusunan dan evaluasi monitoring kebijakan dibidang ketatalaksanaan;
30. Penandatanganan piagam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan sosialisasi program zona integritas;
31. Bimtek zona integritas;
32. Pembinaan dan monitoring dalam rangka penataan unit kerja berpredikat wilayah bebas korupsi dilingkungan pemprovsu dan kab/kota;
33. Evaluasi pelaksanaan wilayah bebas korupsi dilingkungan Pemprovsu;
34. Pelaksanaan dan Pembinaan Inventarisasi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota sesuai Permendagri No.70 Tahun 2011;
35. Pembinaan Penataan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan dilingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota;
36. Pembinaan Penyusunan Syarat Jabatan Fungsional di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota;
37. Pembinaan Analisa Jabatan di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota sesuai Permendagri No 35 Tahun 2012  di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota;
38. Pembinaan dan penyusunan standar Kompetensi jabatan Struktural berdasarkan Per Ka BKN 13 Tahun 2011 dilingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota;
39. Pembinaan Analisis Beban Kerja dilingkungan Pemprov dan Kab/Kota;
40. Rapat koordinasi bidang analisa jabatan dilingkungan Pemprov dan kab/kota Sum.Utara sesuai Permendagri No.35 tahun 2012;
41. Bimtek Jabatan Fungsional di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota;
42. Bimtek Analisa Jabatan di Lingkungan Pemprovsu dan kab/Kota;
43. Bimtek Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota.
 
V. Program Peningkatan Pelayanan Publik, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
1. Bimtek Standar Operasonal Prosedur (SOP) pemprov dan kab/kota se Sumatera Utara;
2. Pembinaan dan Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemprov dan kab/kota se Sumatera Utara;
3. Monitoring evaluasi SOP Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara;
4. Bimtek Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada SKPD Prov dan kab/kota se Sumatera Utara;
5. Pembinaan dan Asistensi Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada SKPD Prov dan Kab/Kota se Sumatera Utara;
6. Evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP) Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara;
7. Bimtek Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara;
8. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
9. Bimtek Sistem Manajemen Mutu (SMM) kepada SKPD Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara;
10. Pembinaan dan evaluasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) provinsi dan kab/kota se Sumatera Utara;
11. Penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik terhadap unit kerja pelayanan provinsi dan kab/kota se Sumatera Utara.
12. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pembantu (PPID) Biro Organisasi Setdaprovsu.