RANGKUMAN HASIL RAKER KEORGANISASIAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KAB./KOTA SE-SUMATERA UTARA
HARI : SENIN S/D SELASA, TANGGAL : 21 S/D 22 MARET 2022
DI LE-POLONIA HOTEL DAN CONVENTION
|
|
- PENGATURAN PAKAIAN DINAS MASIH MENUNGGU PERMENDAGRI.
- UNTUK PERANGKAT DAERAH YANG PAKAIAN DINAS DI LUAR DARI KETENTUAN PERMENDAGRI AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PEMBERITAHUAN SURAT EDARAN/SURAT KEPUTUSAN.
- TERKAIT PARAF KOORDINASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYETARAAN JABATAN MASIH DIPERBOLEHKAN, NAMUN MENGUBAH NAMA KASUBBAG MENJADI JABATAN FUNGSIONAL/YANG DISETARAKAN.
|
|
|
- KEMENDAGRI PERLU MENGELUARKAN PERATURAN TERKAIT PENYETARAAN JABATAN, SOTK, DAN TUSI KHUSUSNYA KEPADA JABATAN ADMINISTRASI YANG DISETARAKAN KEPADA JABATAN FUNGSIONAL.
- TERKAIT TPP AGAR MEMPERHATIKAN KRITERIA YANG TERTUANG DALAM PP 12 TAHUN 2019.
- DIHARAPKAN AGAR KEMENDAGRI MEMBERITAHUKAN SEJAUH MANA PROGRESS TERKAIT HASIL EVALUASI RANPERDA TENTANG PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMPROVSU.
- FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KAB/KOTA HARUS LEBIH BANYAK BERKORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI.
- PEMBENTUKAN UPTD/CABDIS HARUS MEMPERHATIKAN KETERSEDIAAN ANGGARAN, SARPRAS DAN KEKUATAN PERSONIL SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2017.
- MENINDAKLANJUTI SURAT MENPAN B/92/M.SM.02.03/2022 TANGGAL 16 MARET 2022 TENTANG TINDAK LANJUT PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMDA.
|
|
|
- PENINGKATAN DAN PENERAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA.
- MENYEDERHANAKAN PENGUKURAN INDIKATOR 8 AREA PERUBAHAN YANG ADA DI LEMBAR KERJA ELEKTRONIK PMPRB.
- MELAKUKAN PEMBINAAN TERKAIT PMPRB.
|
