RAKER KEORGANISASIAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KAB./KOTA SE-SUMUT



RANGKUMAN HASIL RAKER KEORGANISASIAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KAB./KOTA SE-SUMATERA UTARA

HARI : SENIN S/D SELASA, TANGGAL : 21 S/D 22 MARET 2022

DI LE-POLONIA HOTEL DAN CONVENTION

 

  • KETATALAKSANAAN
  1. PENGATURAN PAKAIAN DINAS MASIH MENUNGGU PERMENDAGRI.
  2. UNTUK PERANGKAT DAERAH YANG PAKAIAN DINAS DI LUAR DARI KETENTUAN PERMENDAGRI AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PEMBERITAHUAN SURAT EDARAN/SURAT KEPUTUSAN.
  3. TERKAIT PARAF KOORDINASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYETARAAN JABATAN MASIH DIPERBOLEHKAN, NAMUN MENGUBAH NAMA KASUBBAG MENJADI JABATAN FUNGSIONAL/YANG DISETARAKAN.
  • KELEMBAGAAN
  1. KEMENDAGRI PERLU MENGELUARKAN PERATURAN TERKAIT PENYETARAAN JABATAN, SOTK, DAN TUSI KHUSUSNYA KEPADA JABATAN ADMINISTRASI YANG DISETARAKAN KEPADA JABATAN FUNGSIONAL.
  2. TERKAIT TPP AGAR MEMPERHATIKAN KRITERIA YANG TERTUANG DALAM PP 12 TAHUN 2019.
  3. DIHARAPKAN AGAR KEMENDAGRI MEMBERITAHUKAN SEJAUH MANA PROGRESS TERKAIT HASIL EVALUASI RANPERDA TENTANG PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMPROVSU.
  4. FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KAB/KOTA HARUS LEBIH BANYAK BERKORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI.
  5. PEMBENTUKAN UPTD/CABDIS HARUS MEMPERHATIKAN KETERSEDIAAN ANGGARAN, SARPRAS DAN KEKUATAN PERSONIL SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2017.
  6. MENINDAKLANJUTI SURAT MENPAN B/92/M.SM.02.03/2022 TANGGAL 16 MARET 2022 TENTANG TINDAK LANJUT PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMDA.
  • REFORMASI BIROKRASI
  1. PENINGKATAN DAN PENERAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA.
  2. MENYEDERHANAKAN PENGUKURAN INDIKATOR 8 AREA PERUBAHAN YANG ADA DI LEMBAR KERJA ELEKTRONIK PMPRB.
  3. MELAKUKAN PEMBINAAN TERKAIT PMPRB.